Kontroversi Wali Kota Bukittinggi Erman Safar: Inses, Politik Dinasti, dan Masalah Hukum
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, beserta keluarganya terlibat dalam sejumlah kontroversi selama masa jabatannya. Salah satu kontroversi besar dimulai saat Erman Safar mengungkapkan adanya kasus inses antara seorang ibu (EY) dan anak (MA) di Bukittinggi. Pernyataan ini membuat heboh publik dan menuai protes keras dari masyarakat setempat. Dalam sebuah acara Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak pada Juni 2023, Erman Safar mengungkapkan, “Anak kita, dari usia SMA sampai 28 tahun berhubungan intim dengan ibu kandungnya,” yang langsung mengundang kehebohan. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, tuduhan tersebut tidak terbukti dan dianggap sebagai informasi yang menyesatkan, namun Wali Kota tidak meminta maaf kepada pihak yang dituduh. Hal ini memicu keluarga yang terlibat untuk membuat laporan pencemaran nama baik ke polisi, yang berujung pada demonstrasi warga adat di depan Mapolresta Bukittinggi.
Kontroversi lain yang muncul adalah dugaan politik dinasti. Dedi Candra, adik Erman Safar, dilantik menjadi Ketua DPD Partai Golkar Bukittinggi meskipun ia bukan berasal dari kader partai tersebut. Hal ini menimbulkan protes internal di partai, termasuk masalah terkait pemilihan saksi dalam Musda Golkar yang sempat ricuh. Selain itu, Dedi Candra juga dikaitkan dengan kasus hukum yang sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, terkait dugaan pemerasan dan kekerasan yang melibatkan dirinya serta sejumlah orang lain.
Tidak hanya Dedi, nama Zulkhairahmi, adik perempuan Erman Safar, juga mencuat setelah mengeluarkan kata-kata kasar saat melakukan siaran langsung di TikTok, yang menyebabkan kontroversi di kalangan netizen dan membuatnya dijuluki “Duta Caruik”. Zulkhairahmi, yang baru dilantik menjadi Anggota DPRD Bukittinggi dari Partai Gerindra, semakin disorot oleh publik.
Selain itu, politisasi zakat melalui Baznas Bukittinggi juga menjadi sorotan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat tidak menyalurkan zakat ke Baznas Bukittinggi hingga permasalahan internal diselesaikan. MUI juga mendesak agar Baznas lebih profesional dalam menjalankan tugasnya dan menghindari intervensi politik dalam distribusi zakat.
Wali Kota Bukittinggi juga menuai kecaman terkait janji politik yang tidak ditepati, terutama terkait pemulihan hak pedagang Pasar Atas yang menjadi korban kebakaran. Janji yang diucapkan Erman Safar saat kampanye, seperti mencabut peraturan yang dianggap merugikan pedagang, terbukti tidak terpenuhi, membuat pedagang merasa dibohongi.
Ancaman juga mewarnai debat publik yang diselenggarakan oleh KPU Bukittinggi. Erman Safar mengeluarkan ancaman kepada pasangan calon nomor urut 04, menantang mereka untuk membuktikan tudingan bahwa kas daerah kosong. Hal ini menambah ketegangan dalam suasana politik Kota Bukittinggi.
Selain itu, kasus hukum terkait ujaran kebencian di media sosial juga mencuat, di mana tim hukum pasangan calon Ramlan Nurmatias dan Ibnu Asis melaporkan akun media sosial yang diduga mengeluarkan ujaran kebencian terhadap mereka. Kasus ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap UU ITE, meskipun tidak terkait langsung dengan pemilu.
Kontroversi yang melibatkan Wali Kota Erman Safar dan keluarganya ini mencerminkan ketegangan politik, hukum, dan sosial yang terjadi di Bukittinggi selama masa pemerintahannya.
