Salah satu praktek bisnis yang sering memicu sengketa atau konflik adalah di bidang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan ini umumnya terjadi dalam sektor konstruksi, namun tidak terbatas hanya pada bidang tersebut dan juga dapat melibatkan berbagai sektor lainnya.
Sengketa atau konflik dalam pengadaan barang dan jasa sering kali terjadi antara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan. Pemberi kerja bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau pihak swasta, sementara penerima kerja mayoritas adalah pihak swasta, meskipun BUMN atau BUMD juga dapat terlibat.
Penyebab utama sengketa di bidang ini biasanya berkaitan dengan pelaksanaan kontrak atau perjanjian, di mana salah satu pihak melakukan pelanggaran hukum atau wanprestasi. Selain itu, sengketa juga dapat timbul jika proses pengadaan barang dan jasa, seperti tender atau lelang yang dilakukan oleh pemberi kerja, tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jasa Hukum di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa
Rangga & Rekan Law Firm menyediakan layanan hukum di bidang pengadaan barang dan jasa, antara lain:
- Mendampingi dan mewakili klien dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara terkait sengketa pengadaan barang dan jasa.
- Menyediakan bantuan hukum dalam upaya mediasi atau rekonsiliasi terkait pelaksanaan kontrak atau perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Mendampingi dan mewakili klien dalam sidang arbitrase terkait sengketa pengadaan.
- Membantu klien dalam mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
- Membantu pembuatan dan review kontrak atau perjanjian terkait pengadaan barang dan jasa.
Dengan pengalaman dan pemahaman yang mendalam dalam bidang pengadaan barang dan jasa, Rangga & Rekan Law Firm siap memberikan solusi hukum yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dan memastikan proses pengadaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
